Pendahuluan
Perhutanan Sosial tidak hanya berkaitan dengan pemberian akses kelola kepada masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan pengelolaan yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi.
Di Sulawesi Tengah, hingga tahun 2025 tercatat 44.993 kepala keluarga penerima manfaat, dengan luas Perhutanan Sosial 138.073,21 ha, yang terdiri atas 223 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan terbentuk 1.474 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Besarnya cakupan tersebut membuat pengembangan Perhutanan Sosial melibatkan banyak stakeholder. Pemerintah daerah memiliki kewenangan kebijakan dan dukungan program, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjalankan fungsi pengelolaan di tingkat tapak, pendamping berhubungan dengan masyarakat, pemerintah desa berperan dalam lingkungan sosial, sedangkan pelaku usaha memiliki sumber daya serta akses yang dapat mendukung kegiatan.
Dalam pengelolaan yang melibatkan banyak pihak, pemetaan stakeholder diperlukan untuk memahami kepentingan, pengaruh, dan peran masing-masing pihak. Pendekatan stakeholder mapping juga dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk keterlibatan dan komunikasi yang sesuai dengan karakter stakeholder (Widhagda & Aditya, 2021).
Dalam konteks tersebut, Net-Map (pemetaan jaringan) digunakan untuk memetakan hubungan antaraktor sekaligus melihat tingkat Power dan Interest masing-masing stakeholder. Schiffer dan Hauck (2010) menjelaskan Net-Map sebagai metode pemetaan jaringan partisipatif untuk memahami hubungan sosial dan pengaruh antaraktor.
Artikel ini menggunakan hasil pemetaan untuk menjawab satu pertanyaan: bagaimana strategi komunikasi yang tepat bagi setiap kelompok stakeholder dalam mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial?
Pendekatan Net-Map
Pendekatan artikel ini menggunakan deskriptif-kualitatif dengan Net-Map sebagai alat untuk memetakan stakeholder dan hubungan antaraktor dalam pengembangan Perhutanan Sosial.
Stakeholder yang dipetakan meliputi unsur pimpinan Dinas Kehutanan, bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, KPH, penyuluh atau pendamping, Biro Hukum Prov Sulteng, BPS Manado, BPHL Wilayah XII Palu, pemerintah desa, KPS, dan pelaku usaha kehutanan.
Dalam pemetaan, Power menunjukkan tingkat kemampuan stakeholder memengaruhi proses, sedangkan Interest menunjukkan tingkat kepentingannya terhadap tujuan kegiatan. Keduanya dinilai pada skala 1–10.
Penilaian Power dan Interest merupakan penilaian penulis berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pengamatan terhadap stakeholder yang terlibat selama bertugas pada beberapa UPTD KPH di Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai tersebut bersifat relatif dan digunakan untuk membaca posisi stakeholder, bukan sebagai ukuran statistik populasi.
Pemetaan Stakeholder
Hasil pemetaan menunjukkan tiga kelompok utama berdasarkan kombinasi Power dan Interest, yaitu Promoters, Defenders, dan Latents.
Promoters — Keep Players
Promoters merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi terhadap tujuan kegiatan. Dalam pemetaan ini, Promoters terdiri atas Kepala Dinas Kehutanan dengan Power 9 dan Interest 9, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Power 8 dan Interest 8, serta Pengawas KPH dengan Power 6 dan Interest 8.
Kelompok ini dikelola dengan strategi Keep Players. Pendekatannya adalah membangun komunikasi yang intensif dan menjaga keterlibatan aktif dalam kegiatan yang relevan. Komunikasi dapat dilakukan melalui koordinasi rutin, pelibatan dalam kegiatan strategis, penyampaian perkembangan kegiatan, serta komunikasi formal maupun informal. Tujuannya adalah menjaga kedekatan dan keterlibatan stakeholder yang memiliki pengaruh sekaligus kepentingan tinggi.
Defenders — Keep Informed
Defenders memiliki pengaruh relatif rendah tetapi kepentingan tinggi terhadap tujuan kegiatan. Kelompok ini terdiri atas penyuluh/pendamping dengan Power 4 dan Interest 8, Kepala Desa dengan Power 4 dan Interest 6, KPS dengan Power 3 dan Interest 6, serta pelaku usaha kehutanan dengan Power 4 dan Interest 7.
Strategi yang digunakan adalah Keep Informed. Fokusnya memastikan informasi mengenai perkembangan kegiatan tersedia secara memadai dan disampaikan secara berkala. Informasi dapat mencakup perkembangan kegiatan, perubahan penting, peluang keterlibatan, serta permasalahan yang perlu diantisipasi. Bagi KPS, pendekatan ini penting karena kelompok merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap manfaat Perhutanan Sosial. Bagi pendamping, pemerintah desa, dan pelaku usaha, komunikasi berkala menjaga keterhubungan dengan proses pengembangan kegiatan.
Latents — Keep Satisfied
Latents memiliki pengaruh besar tetapi kepentingan relatif rendah terhadap tujuan kegiatan. Kelompok ini terdiri atas Biro Hukum dengan Power 8 dan Interest 3, BPS dengan Power 9 dan Interest 4, serta BPHL dengan Power 8 dan Interest 4.
Strategi yang digunakan adalah Keep Satisfied. Pendekatan diarahkan pada pemeliharaan hubungan kelembagaan melalui komunikasi yang relevan dan responsif. Dialog konstruktif dapat dilakukan untuk menggali kebutuhan data dan informasi serta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Stakeholder dalam kelompok ini tidak harus dilibatkan secara intensif dalam seluruh kegiatan, tetapi hubungan tetap perlu dijaga karena memiliki pengaruh terhadap aspek tertentu dalam proses pengembangan Perhutanan Sosial.
Strategi Komunikasi Stakeholder
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa komunikasi stakeholder tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama. Promoters membutuhkan pelibatan aktif, Defenders membutuhkan informasi yang memadai dan berkala, sedangkan Latents membutuhkan komunikasi yang relevan dan responsif.
Dengan demikian, hasil Net-Map dapat diterjemahkan menjadi pola komunikasi yang berbeda sesuai dengan posisi masing-masing kelompok. Promoters dikelola melalui strategi Keep Players, yaitu dengan melibatkan stakeholder secara aktif dalam komunikasi dan kegiatan yang relevan. Defenders dikelola melalui strategi Keep Informed, yaitu dengan memastikan informasi mengenai perkembangan kegiatan tersedia dan disampaikan secara berkala. Sementara itu, Latents dikelola melalui strategi Keep Satisfied, yaitu dengan menjaga hubungan dan membangun komunikasi yang responsif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
Pendekatan ini membuat hasil pemetaan stakeholder lebih operasional. Peta tidak berhenti pada identifikasi pihak yang terlibat, tetapi memberikan dasar untuk menentukan siapa yang perlu dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu terus memperoleh informasi, dan siapa yang perlu dijaga hubungannya.
Implikasi bagi Pengembangan Perhutanan Sosial
Bagi KPH dan stakeholder terkait, hasil pemetaan dapat menjadi dasar dalam menyusun agenda komunikasi. Promoters dapat menjadi bagian dari koordinasi dan pengambilan keputusan yang membutuhkan keterlibatan aktif. Defenders perlu memperoleh informasi secara teratur agar tetap terhubung dengan perkembangan kegiatan. Latents perlu dijaga melalui komunikasi yang relevan dengan fungsi dan kewenangannya.
Pendekatan tersebut membantu menghindari komunikasi yang seragam. Intensitas dan bentuk komunikasi dapat disesuaikan dengan posisi masing-masing stakeholder dalam jejaring. Dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial, pola tersebut relevan karena proses pengembangan tidak hanya melibatkan KPS sebagai penerima manfaat, tetapi juga stakeholder dengan kewenangan, informasi, sumber daya, dan akses yang berbeda.
Kesimpulan
Net-Map menunjukkan bahwa stakeholder dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial memiliki posisi yang berbeda berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya.
Hasil pemetaan mengelompokkan stakeholder menjadi Promoters, Defenders, dan Latents. Promoters memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi sehingga memerlukan strategi Keep Players melalui komunikasi intensif dan pelibatan aktif. Defenders memiliki kepentingan tinggi dengan pengaruh relatif rendah sehingga memerlukan strategi Keep Informed melalui penyampaian informasi yang memadai dan berkala. Latents memiliki pengaruh besar dengan kepentingan relatif rendah sehingga memerlukan strategi Keep Satisfied melalui komunikasi yang relevan, dialog konstruktif, dan respons yang sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, Net-Map dapat digunakan bukan hanya untuk membaca struktur stakeholder, tetapi juga sebagai dasar menentukan strategi komunikasi yang berbeda sesuai posisi masing-masing stakeholder. Pendekatan ini dapat membantu membangun koordinasi yang lebih terarah dalam mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial.